www.AlvinAdam.com

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Ratusan Pengemudi Ojek "Online" di Yogyakarta Mogok 24 Jam

Posted by On 13.30

Ratusan Pengemudi Ojek "Online" di Yogyakarta Mogok 24 Jam

Paguyuban Pengemudi Ojek Online Jogja (PPOJ), melakukan aksi protes terkait Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 di Gedung DPRD DIY.KOMPAS.com/Markus Yuwono Paguyuban Pengemudi Ojek Online Jogja (PPOJ), melakukan aksi protes terkait Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 di Gedung DPRD DIY.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pengguna ojek online di wilayah Yogyakarta, hari ini kesulitan memperoleh layanan. Pasalnya, ratusan pengemudi ojek yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Ojek Online Jogja (PPOJ), melakukan aksi protes.

Mereka memrotes Peraturan Menteri Per hubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Selasa (19/12/2017).

Aksi dimulai dengan melakukan longmarch dari halaman Masjid Syuhada menuju halaman DPRD DIY. Mereka membawa spanduk berisi penolakan terhadap peraturan tersebut.

"Kita putuskan off narik penumpang dalam waktu 24 jam. Kita sepakat menolak keberadaan Permenhub 108," ujar koodinator lapangan aksi, Nur Setyo, di halaman gedung DPRD DIY, Selasa.

(Baca juga : Pemerintah Diminta Berhati-hati Terbitkan Regulasi Ojek Online )

Menurut dia, seluruh anggota PPOJ kompak mengikuti aksi ini untuk memperjuangkan nasib mereka ke depannya. Sebab, Permenhub 108 merupakan produk inkonstitusional.

Aturan tersebut merupakan revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 86 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberanga n.

Dia menilai peraturan tersebut tak berpihak pada pengemudi kendaraan sistem online. Menurutnya, para pengemudi yang dianggap mitra oleh penyedia aplikasi, di lapangan seperti dijadikan sapi perah.

Pengurus PPOJ, Muhamad Ansori, mendesak Kementerian Komunikasi dan Informasi mengatur penyedia aplikasi agar tidak memperlakukan mitra kerjanya sewenang-wenang.

Mereka juga menuntut kesetaraan kedudukan antara pengemudi dengan penyedia jasa aplikasi kepada mitranya.

"Kami menuntut pemerintah memberikan jaminan kesejahteraan dan kesehatan bagi pengemudi online di Indonesia,"ujarnya.

Tempuh Jalur Hukum

Tak hanya melakukan aksi protes, penolakan Permenhub 108/2017 ditempuh melalui jalur hukum yakni judicial review (peninjauan kembali-PK).

Anggota tim hukum dan advokasi PPOJ, Arsiko mengatakan, aturan tersebut secara proses pembentukan tak sesuai kondisi di lapangan. Saat ini pihaknya teng ah mempersiapkan materi PK.

Arsiko mengatakan, materi PK akan selesai dalam sepekan hingga 10 hari ke depan. Dalam materi PK, pihaknya meminta MA menolak seluruh isi Permenhub 108.

"Kami lakukan langkah dua, litigasi dan non litigasi. Kami melakukan aksi ini mengawal langkah non litigasi kita. Terkait angkutan umum sudah ada aturan Keputusan Menteri 35 Tahun 2003, sudah ada di sana. Kita bukan di dalam (Permenhub 108)," ungkapnya.

Menurut dia, pengemudi ojek online lebih bersifat privat dan bukan layaknya transportasi umum. Aturan tersebut seakan memaksakan kendaraan sistem online masuk dalam aturan angkutan umum. Padahal ojek berbeda dengan angkutan umum.

"Kepemilikannya privat dan sifatnya rental. Ini pekerjaan yang sudah lama terjadi. Plat hitam sudah pernah ada di terminal, stasiun, dan bandara. Mereka memakai hukum sewa-menyewa. Permasalahannya kenapa baru dimasalahkan sekarang," ucapnya.

PPOJ berasal dar i sejumlah organisasi hukum, seperti Organisasi Bantuan Hukum (OBH), seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Sleman, Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta.

Berita Terkait

Pengantaran Obat via Ojek "Online" Resmi Beroperasi di Banyuwangi

GM Uber Asia Tenggara Tanggapi soal Ojek Online yang Bikin Macet

Cerita Mahasiswa "Nyambi" Jadi Tukang Ojek Online karena Tak Ingin Merepotkan Orangtua

Sejumlah Ojek Online Berharap Ada "Shelter"di Sekitar Stasiun

Terkini Lainnya

Pengunjung Didenda Rp 200.000 karena Mesin Parkir 'Errror', Angkasa Pura II Minta Maaf

Pengunjung Didenda Rp 200.000 karena Mesin Parkir "Errror", Angkasa Pura II Minta Maaf

Megapolitan 20/12/2017, 04:02 WIB 'Asma Dewi Tidak Terlibat Saracen'

"Asma Dewi Tidak Terlibat Saracen"

Nasional 20/12/2017, 00:07 WIB Polisi Inggris Tangkap Empat Orang Diduga Rencanakan Aksi Teror

Polisi Inggris Tangkap Empat Orang Diduga Rencanakan Aksi Teror

Internasional 19/12/2017, 23:57 WIB Muladi Ingatkan Setya Novanto untuk Tak Lagi Pura-pura Sakit

Muladi Ingatkan Setya Novanto untuk Tak Lagi Pura-pura Sakit

Nasional 19/12/2017, 23:29 WIB Usai Gerindra dan PAN, Sudirman Said Kantongi Dukungan PPP?

Usai Gerindra dan PAN, Sudirman Said Kantongi Dukungan PPP?

Regional 19/12/2017, 23 :06 WIB Majelis Umum PBB Agendakan Voting untuk Rancangan Resolusi soal Yerusalem

Majelis Umum PBB Agendakan Voting untuk Rancangan Resolusi soal Yerusalem

Internasional 19/12/2017, 22:47 WIB Cerita di Balik Penampilan Mahmud Mulyadi, Ahli di Praperadilan Setya Novanto

Cerita di Balik Penampilan Mahmud Mulyadi, Ahli di Praperadilan Setya Novanto

Nasional 19/12/2017, 22:30 WIB Politisi Malaysia Kritik Seragam Pramugari Terlalu Seksi

Politisi Malaysia Kritik Seragam Pramugari Terlalu Seksi

Internasional 19/12/2017, 21:57 WIB Tiga Helikopter AH-64E Apache Milik TNI AD Tiba di Indonesia

Tiga Helikopter AH-64E Apache Milik TNI AD Tiba di Indonesia

Nasional 19/12/2017, 21:46 WIB MK Diminta Buat Putusan yang Adil untuk Parpol Lama dan Baru

MK Diminta Buat Putusan yang Adil untuk Parpol Lama dan Baru

Nasional 19/12/2017, 21:36 WIB Polisi Imbau Warga Tak Main Petasan Saat Merayakan Tahun Baru

Polisi Imbau Warga Tak Main Petasan Saat Merayakan Tahun Baru

Megapolitan 19/12/2017, 21:27 WIB RUU KUHP Disahkan Januari 2018, Hukuman Mati Tak Dihapus

RUU KUHP Disahkan Januari 2018, Hukuman Mati Tak Dihapus

Nasional 19/12/2017, 21:26 WIB Sudah Berdialog, Pemprov DKI dan Sumber Waras Belum Capai Kesepakatan

Sudah Berdialog, Pemprov DKI dan Sumber Waras Belum Capai Kesepakatan

Megapolitan 19/12/2017, 21:15 WIB KPK Tahan Penyuap Bupati Kukar Rita Widyasari

KPK Tahan Penyuap Bupati Kukar Rita Widyasari

Nasional 19/12/2017, 21:14 WIB P   roduksi Petasan Tanpa Izin, Udin Diamankan Polisi

Produksi Petasan Tanpa Izin, Udin Diamankan Polisi

Megapolitan 19/12/2017, 21:11 WIB Load MoreSumber: Google News | Berita 24 Yogya

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »