www.AlvinAdam.com
Kirim Berita Yogya: Klik Disini | Konfirmasi Berita Yogya: Klik Disini

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Prosedur KIP yang Melalui Disdik Kota Yogyakarta Tidak Bermasalah

Posted by On 14.13

Prosedur KIP yang Melalui Disdik Kota Yogyakarta Tidak Bermasalah

Pendidikan

Prosedur KIP yang Melalui Disdik Kota Yogyakarta Tidak Bermasalah

Selain KMS, lanjutnya, siswa juga bisa menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Prosedur KIP yang Melalui Disdik Kota Yogyakarta Tidak BermasalahTRIBUNJOGJA.COM / kurniatul HidayahKepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Edy Heri Suasana.

Laporan Reporter Tribun Jogja Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Edy Heri Suasana menjelaskan bahwa layanan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dikelola oleh UPT Jaminan Pendidikan Daerah (UPT JP D).

"UPT ini memberikan layanan bagi siswa Kota Yogyakarta yang menjadi kelompok sasaran pengentasan kemiskinan. Termasuk siswa TK sampai dengan Perguruan Tinggi dari Keluarga yang memiliki KMS (Kartu Menuju Sejahtera)," ujarnya, Rabu (30/5/2018).

Selain KMS, lanjutnya, siswa juga bisa menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Siswa yang bersangkutan lantas dapat mendaftarkan diri melalui sekolah.

"Siswa yang memiliki KMS atau SKTM mendaftar melalui sekolah. Nama-nama tersebut lantas diserahkan ke kami di Dinas Pendidikan. Kalau proses yang melalui kami, tidak ada masalah," ujarnya.

Baca: IDEA dan ICW Lakukan Survei Pelaksanaan Program Indonesia Pintar

Edy menuturkan, ada kasus di mana siswa tidak bisa mendapatkan dana dari KIP setelah datang di Kantor Pos.

Ia enggan menyebutkan pihak mana yang ikut 'bermain' dalam pendataan KIP.

"Ada jalur lain. Kalau siswa tercatat di sana dan bukan melalui kami, ya seperti itu (dana KIP tidak cair)," ungkapnya.

Baca: Pelaku Penipuan Ini Miliki 5 Kartu Indonesia Sehat Beridentitas Palsu untuk Jalankan Aksinya

Edy menegaskan, dalam hal layanan KIP, Dinas Pendidikan hanya sebagai pengguna dari penerbitan KIP.

KIP diusulkan oleh sekolah berdasarkan data dan dokumen yang dimiliki.

"Usulan tersebut diproses secara hierarkis sampai ke Kementerian Dikbud RI. Jika ada pihak lain yang memfasilitasi usulan KIP, itu di luar sepengetahuan Dinas Pendidikan," ucapnya.

Adapun mekanisme pencairan dana adalah ketika siswa sudah memiliki KIP dan dicocokan dengan data dari Kementerian Dikbud RI, bila hasilnya sama maka dana bisa diproses.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: kur Editor: Ari Nugroho Sumber: Tribun Jogja Ikuti kami di Remaja Tewas di Semak-semak Ternyata Dibunuh Suami Mantan Pacarnya, Berawal dari Beli Popok Bayi Sumber: Google News | Berita 24 Yogya

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »